BelajarApapun.Com
Monolog: Jadi Kepala Sekolah Kok Baperan, Pemimpin Macam Apa? Foto: kompas.com

Monolog: Jadi Kepala Sekolah Kok Baperan, Pemimpin Macam Apa?

BelajarApapun, Bone – Monolog kali ini tidak akan begitu banyak melampirkan data dan tidak terlalu formal dalam penyampaiannya. Ya, karena monolog kali ini akan banyak menyampaikan kritikan terhadap fenomena pendidikan di Indonesia. Terhitung kurang lebih satu minggu saat monolog ini ditulis (17/02/2021) saya menemukan berita yang sangat miris di media social (medsos) Instagram. Dan setelah saya telisik lebih dalam, seminggu yang lalu, fenomena ini memang menjadi berita yang viral di dunia pendidikan kita.

Baca juga: Pengabdian 16 Tahun Guru Honorer di Bone Sia-Sia

Sebut saja dia Hervina, seorang ibu rumah tangga berusia 34 tahun dan juga seorang ‘mantan’ guru honorer di salah satu sekolah dasar di Bone, Sulawesi Selatan. Kabarnya, Hervina dipecat sepihak oleh kepala sekolah SDN 169 yang berlokasi di Desa Sadar, Kabupaten Bone. Kalian bisa membaca berita pemecatan guru honorer ini di berita sebelumnya yang berjudul ‘Pengabdian 16 Tahun Guru Honorer Di Bone Sia-Sia’.

Di sini, sebagai seorang bertitle sarjana pendidikan pastinya saya cukup malu sambil tersenyum nanar. Realitas lebih kejam dari kisah fiktif! Begitulah ungkapan yang saya kecam kuat dalam monolog ini. Memang benar guru honorer tidak ada ikatan perjanjian secara resmi di tingkat pemerintahan, dan hanya terikat pada instansi pendidikan yang ditempati. Tetapi, Tindakan pemecatan atau pemberhentian itu harus dilakukan dengan prosedural yang jelas, apa salahnya, perhitungan tingkat kesalahan, dampak-dampak yang diberikan dan masih banyak aspek yang harus ditelaah.

Prosedural pemecatan atau pemberhentian tenaga kerja itu tidak mengenal apakah dia ASN, apakah PNS, apakah pegawai pabrik dan lainnya. Melainkan semua kalangan dan semua jabatan, salah satunya guru honorer.

Tindakan yang dilakukan oleh kepala sekolah SDN 169 Sadar ini jelas tindakan yang dilakukan secara sepihak. Entah keputusannya itu didasari pada postingan Hervina mengenai gaji Rp 700 ribu itu atau justru rasa cemburu buta kepala sekolah (Bu Aji) karena suaminya yang justru memberikan uang tersebut. Kedua indikator itu jelas adalah bagian dari kesalahpahaman. Dan itu salah BESAR! Inilah resiko yang harus diterima karena mengambil pemimpin dari seorang wanita. Bukan tidak setuju pada konsep kepemimpinan, melainkan ada sebuah ruang yang memang di situ cukup lapang, yaitu perasaan.

Kodrat wanita memang memiliki perasaan yang lebih besar daripada pria. Itulah sebabnya, saya menganalisa tindakan gegabah dan spontanitas ini didasari pada perasaan. Entah itu perasaan tidak terima, atau perasaan cemburu, masalah mendalam saya jelas kurang paham.

Hervina sendiri sudah mengklarifikasi saat didatangi awak media perihal kejadian yang menimpanya. Dia sudah mengatakan maksud dari postingan tersebut adalah bentuk ucapan terima kasih. Hanya saja, cara dia berterimakasih kurang tepat, karena tidak pada tempatnya. Saat itu, Hervina memposting uang yang baru dia dapat sejumlah Rp700 ribu—yang dia jelaskan merupakan bantuan bos selama 4 bulan—di media sosial Facebook.

Rp700 ribu, uang yang kecil bukan?

Tapi karena uang yang tidak seberapa itulah muncul kesalahpahaman. Hervina yang memposting uang tersebut di media sosial pasti diketahui oleh kepala sekolah. Ditambah uang tersebut diberikan kepadanya melalui suami dari kepala sekolah itu sendiri. Kepala sekolah (Bu Aji) beranggapan tindakan tersebut mencemarkan nama baik sekolah beserta dirinya sebagai kepala sekolah dan tanpa menunggu klarifikasi dan maksud tujuan Hervina, Bu Aji dengan cepat mengirim pesan singkat yang berisikan pemecatan serta pemberhentian Hervina sebagai guru honorer di sekolah tersebut.

Bu Aji, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada yang lebih dewasa dan berpengalaman, tindakan yang Bu Aji lakukan itu sebenarnya sudah masuk ke ranah kriminal. Karena melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa ada evaluasi dari dua arah. Ditambah, Hervina sudah mengajar di sekolah tersebut selama 16 tahu. Bayangkan saja menjadi guru honorer yang hanya bergaji sedikit masih tetap mengajar dan mengabdi mencerdaskan anak bangsa selama 16 tahun?

Ditambah lagi saya cukup miris mengetahui bahwa uang Rp700 ribu itu sebagian besar (Rp500 ribu) digunakan untuk membayar hutang. Tindakan yang Bu Aji sebagai kepala sekolah ini lakukan justru tidak hanya persoalan kepala sekolah dan guru honorer semata. Akan ada pihak-pihak yang memanfaatkan momentum ini untuk kembali menyudutkan pemerintahan dengan framing-framing serta narasi yang akan mendiskriminatif pemerintah.

Persoalan kesejahteraan guru akan kembali diungkit dan kembali menjadi isu kancah nasional. Inilah yang sebenarnya akan ditakutkan sebagian besar orang. Akan bermunculan kembali tindakan sarkasis, radikal, bahkan demo dari pihak-pihak guru.

Sekiranya jangan terlalu jauh pembahasan ini. Saya hanya mengimbau kepada seluruh aparatur pendidikan, berikan solusi terbaik mengatasi urusan kesejahteraan guru. Semua guru yang selama ini terkasta sebagai PNS, ASN, honorer, tenaga kependidikan, tanpa terkecuali. Berikan pemecahan masalah mengenai problem ini, agar tidak terjadi tindakan berontak para guru seperti yang sudah terjadi selama ini. Karena guru tidak elok berbicara keras di media, sebab ada peserta didik yang menyaksikan.

Baca juga: Guru Didorong Jadi Kepala Sekolah Ini Syaratnya

Kemudian untuk seluruh kepala sekolah segala tingkat instansi pendidikan, saran saya agar lebih bijak dalam menentukan suatu keputusan. Demi kebaikan pendidikan, demi kesejahteraan pengajar, demi kecerdasan generasi bangsa. Menjadi pemimpin tidak boleh membawa sifat baper di dalam pekerjaan. Pemimpin adalah tiang yang harus kokoh. Pandailah dalam mengambil kebijakan, jangan pandai dalam menyengsarakan orang.

Penulis: Riski Murdianto | Editor: Feramita Eka Hirniah

Add comment

Newsletter