BelajarApapun.Com
Monolog: Polemik Frasa ‘Agama’, Kemendikbud VS Pengkritik. Foto: Youtube Kemendikbud RI

Monolog: Polemik Frasa ‘Agama’, Kemendikbud VS Pengkritik

BelajarApapun.com, Jakarta – Pada monolog sebelumnya saya sudah menulis monolog tentang Peta Jalan Pendidikan dengan judul “Wajah Baru Pendidikan Indonesia Melalui Peta Jalan Pendidikan 2020 – 2035” dan bagi saya monolog itu merupakan monolog gempa, karena menggetarkan sistem pendidikan Indonesia yang klasikal dan mengakar. Kemudian saat ini, pendidikan Indonesia kembali digempakan dengan progress perancangan Peta Jalan Pendidikan 2020 – 2035. Ya, pasalnya ada duri-duri yang menghambat proses penyelesaian konsep Peta Jalan Pendidikan 2035 ini, yaitu polemik “frasa” agama. Menarik bukan membahas pendidikan yang kemudian dibumbuhi dengan nuansa politik identitas.

Baca juga: Monolog Mahasiswa Harus Menjadi Hoax Antidote Agent

Persoalan mendasar yang menjadikan ini polemik yang dengan cepat menyebar ke seluruh masyarakat adalah pada bagian visi pendidikan pada peta jalan pendidikan. Visi pendidikan 2035 yang berbunyi, “Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajara seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila”. Beberapa pemuka agama dan bahkan politikus pun mulai bersuara dan mengkritik konsep yang diterapkan Kemendikbud pada Peta Jalan Pendidikan 2035 yang akan digerakkan.

Pertama diawali oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashier. Haedar menyatakan ketidaksetujuannya pada visi pendidikan 2035 yang disusun pada peta jalan pendidikan 2020 – 2035 karena tidak memuat frasa ‘agama’ di dalamnya dan hanya mencantumkan budaya dan pancasila. Menurutnya hal tersebut telah melanggar peraturan pemerintah terkait UU Sisdiknas, UUD 45 dan Pancasila dalam hierarki hukum Indonesia.

“Kenapa peta jalan pendidikan yang dirumuskan oleh kemendikbud kok berani berbeda dari atau menyalahi Pasal 31 UUD 1945? Kalau orang hukum yang mengatakan ini pelanggaran konstitusional, tapi kami sebagai organisasi dakwah itu kalimatnya adalah ‘tidak sejalan’ dengan pasal 31,” tutur Haedar.

Dia mengimbuhi bahwa sumber nilai konstruksi kehidupan kebangsaan ada tiga unsur yang penting untuk dipertimbangkan, yakni pancasila, agama, dan budaya. Sedangkan apa yang dicantumkan pada visi pendidikan 2035 hanya ada Pancasila dan budaya saja.

Kritikan juga muncul dari anggota DPR Al-Muzammil Yusuf yang berasai dari fraksi Parta Keadilan Sejahtera (PKS). Partai PKS yang kalau urusan agama selalu menjadi garda terdepan seolah sebagai palu hakim aturan Tuhan yang hakiki, tapi lucunya banyak dari kadernya yang terlibat dalam berbagai kasus tersangka nasional. Kesampingkan dulu prestasi busuk partai ini, mari kita lihat bagaimana PKS melakukan pencitraan melalui aksi-aksi yang dilakukan para kadernya.

Muzzammil tanpa pandang bulu dan menunggu klarifikasi dari pihak Kemendikbud justru menggungat agar Kemendikbud segera mencabut draf peta jalan pendidikan karena perkara tersebut. Ada dua landasan yang dipegang oleh Muzammil dalam perkara ini, pertama, Peta Jalan Pendidikan harus merujuk pada UU Nomor 15 tahun 2019 atas dasar perubahan UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatur bahwa peraturan presiden hanya mungkin dikeluarkan bila ada perintah UU dan perintah pemerintah. Sehingga selama hal tersebut tidak terpenuhi, kata dia, maka Peta Jalan Pendidikan tidak bisa dijadikan peraturan presiden.

Kedua, Muzammil juga menemukan bahwa progres konseip Peta Jalan Pendidikan saat ini tidak sesuai dengan awal diajukan.

“Kami khawatir mindset dari pembuatan yang disebut perpres atau peta jalan ini memang sejak awal sudah tidak merujuk kepada semangat konstitusi dan UU Pendidikan,” tuturnya.

Menanggapi banyaknya kritikan yang menghantam Kemendikbud perihal polemik frasa ‘agama’ ini membuat Mendikbud Nadiem Makarim kebingungan. Hal tersebut diungkapkannya pada rapat kerja bersama Komisi X DPR, Rabu (10/3). Nadiem memaparkan, “Kemarin sempat ada polemik frasa ‘agama’, dan pertanyaan saya cukup bingung dengan polemik ini. Karena kenapa kita mengeluarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah esensi tertinggi daripada keagamaan. Jadi saya kira itu terpenting. Tapi ternyata ada polemik baru, jadi saya hanya ingin menjelaskan beberapa hal untuk masyarakat bisa tenang.”

Namun karena polemik ini tumbuh liar di masyarakat dengan menggunakan kalimat ‘Kemendikbud Hilangkan Pelajaran Agama’. Nadiem dengan tegas menampik berita tersebut.

“Saya kaget juga mendengarnya, bahwa ada rencana menghilangkan pelajaran agama. kreatif sekali ya orangnya. Itu enggak pernah ada rencana itu dan tidak pernah kita akan menghilangkan ajaran agama di dalam kurikulum kita,” tuturnya.

“Kalau ada aspirasi dari masyarakat kata ‘agama’ itu penting dalam frasa itu, ya kita silakan masuk pada peta jalan. Nggak masalah. Nggak perlu panik, nggak perlu menciptakan polemik, kita terbuka,” lanjut Nadiem kemudian.
Jadi inti dari problematika mengenai polemik frasa ‘agama’ ini adalah kesalahpahaman serta kurangnya logika yang dipakai oleh para pengkritik. Akan tetapi hal itu juga tidak menutup satu hal bahwa saya juga mengkritik mengenai buruknya komunikasi jajaran pemerintah. Karena kesalahpahaman ini tidak akan mencuat liar apabila masyarakat membaca dan memahami secara saksama setiap isi pada draf Peta Jalan Pendidikan. Kemendikbud juga tidak akan memantik polemik apabila menyampaikan komunikasi secara detil. Itulah kekurangan yang ada pada pemerintahan saat ini, yaitu kurangnya keterampilan komunikasi yang transparatif sehingga kerap menimbulkan perbedaan pandangan yang sebenarnya tidak perlu.

Pertama, perlu diketahui bahwa Pancasila memiliki lima butir sila di mana hal tersebut menjadi pegangan bangsa dan negara. Dan salah satu dari sila tersebut adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila tersebut berada di posisi paling utama pada bagan Pancasila. Adakah yang lebih tinggi dari ke-Tuhan-an? Apakah agama? Tidak. Bagi saya agama adalah ajaran, dan bentuk kuno dari agama adalah kepercayaan, sekte. Bahkan ajaran tidak selalu tentang mengenalkan manusia pada ketuhanan, ajaran bisa menyampaikan berbagai hal, salah satunya adalah kesesatan. Saya tidak menyatakan agama tidak penting, tetapi konteks dari agama itu belum bulat daripada kontek ketuhanan. Tuhan bukan ilmu unversal, tetapi Tuhan adalah ilmu tunggal. Tidak ada yang bisa dijabarkan lagi dari makna Tuhan.

Baca juga: Nadiem Bingung Ada Polemik Frasa Agama di Visi Pendidikan

Lantas kenapa frasa ‘agama’ harus ada sedangkan esensi Ketuhanan Yang Maha Esa sudah lebih dari cukup untuk mendeskripsikan bahwa pendidikan Indonesia tetap mengajarkan konsep ketuhanan melalui pelajaran agama? Jika kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, maka agama sudah ada pada diri masing-masing. Ini, kan, hanya masalah efektivitas pengolahan kata dalam suatu konsep yang ringkas.

Kedua, Ketum PP Muhammadiyah, yang juga menjabat sebagai wakil ketua umum MUI ini sebenarnya kurang memahami esensi paling utama dalam agama. Dia hanya melihat bahwa wadah lebih penting daripada isi. Ya, penampilan yang selalu dilihat. Untuk apa sebagai orang yang diamanati sebagai ketua keagamaan jika menilai suatu problema hanya melihat dari bentuk dhohir saja? Kenapa hanya fokus pada visi pendidikan 2035 saja? Mendikbud Nadiem Makarin sudah mengklarifikasi bahwa pada profil pelajar pancasila sudah tercantum Ketuhanan Yang Maha Esa yang di mana esensi dari sebuah Ketuhanan lebih tinggi ketimbang sebuah wadah.

Anggota DPR Al-Muzammil Yusuf. Saya tidak akan bicara banyak mengenai kader PKS ini. Jelas apa yang dilakukan Muzammil hanyalah sebuah pencitraan semata, dan itu sudah menjadi ciri khas kader-kader PKS agar nama partai mereka tetap eksis dan seolah berdiri sebagai partai paling religius. Gugatan Muzammil terhadap Peta Jalan Pendidikan yang sedang digodok Kemendikbud ini tidak berlandaskan data yang kuat, alasannya pun tidak masuk akal. Yang namanya ‘Draf’ itu masih menjadi bahan mentah, bukan barang jadi yang apabila cacat berhak untuk ditolak presiden. Sedangkan peta jalan pendidikan ini masih pada tahap perancangan dan perbaikan agar lebih efektif lagi sebelum dikeluarkan sebagai peraturan presiden. Saran saya, lebih baik PKS fokus memperbaiki citra buruk yang sudah tertanam di masyarakat daripada menunggangi Kemendikbud sebagai ajang tampil eksis. Ingat dosa-dosa yang sudah raih oleh PKS.

Ketiga, untuk Kemendikbud secara khusus dan juga pemerintahan di eras Presiden Jokowi. Perbaiki cara komunikasi pemerintah kepada masyarakat, sehingga segala program yang dicanangkan ini tidak disalahartikan dan digunakan oleh oknum-oknum yang memang ingin lebih dipandang di ranah nasional. Untuk Mendikbud Nadiem Makarim, terus berjuang. Karena Peta Jalan Pendidikan 2020 – 2035 ini akan mendapat hambatan paling berat jika sudah masuk di meja DPR, karena banyak tikus-tikus berpeci di dalamnya.

Baca juga: Aplikasi Terobosan Baru dalam Meningkatkan Kualitas para Dosen

Monolog ini adalah tulisan untuk meluruskan kesalahpahaman masyarakat terhadap program yang akan dicanangkan oleh Kemendikbud. Tulisan ini juga menjadi tulisan terpanjang saya selama menulis di BelajarApapun. Semoga bermanfaat.

Penulis: Riski Murdianto | Editor: Feramita Eka Hirniah

Add comment

Newsletter